Senin, 08 November 2010

OPTIMISME UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK

Optimisme untuk Indonesia yang Lebih Baik

Tokoh Muda Inspiratif Kompas #15
Budiman Sudjatmiko – Anggota DPR-RI 2009-2014, Pendiri PRD

Budiman Sudjatmiko 

Huru-hara pengambilalihan secara paksa Kantor Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996, menyeret Budiman Sudjatmiko ke penjara. Sebagai Ketua Partai Rakyat Demokratik, yang didirikan tahun 1996, ia dianggap menggalang solidaritas untuk Megawati Soekarnoputri. Penggemar musik klasik dan lagu-lagu daerah Indonesia itu divonis 13 tahun penjara pada 1997 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1999, Budiman keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan amnesti umum kepada para tahanan politik.

Jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden tahun 2001 menyadarkan Budiman bahwa perjuangan tak bisa dilakukan dengan cara ekstraparlementer. Sistem sebagai hasil reformasi ternyata belum sepenuhnya berpihak pada demokrasi. Ia menyadari, institusi parlemen— sebagai proses demokrasi dan reformasi—harus dijaga.
Berikut petikan perbincangan Kompas dengan peraih suara terbanyak Pemilu Legislatif 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII.

Mengapa tahun 2004 memutuskan bergabung dengan PDI-P?
Meskipun ada kritik terhadap pemerintahan Ibu Mega, kami melihat kecenderungan lain yang muncul dalam sistem reformasi. Parpol sebagai institusi fundamental bagi tegaknya demokrasi pada tahun 2004 mengalami proses delegitimasi. Muncul politik yang menonjolkan ketokohan individu. Satu-satunya yang mungkin dilakukan adalah penguatan parpol.

Munculnya figur Susilo Bambang Yudhoyono karena proses individualisasi parpol. Bagi saya, itu tidak salah. Tapi, jika tidak diimbangi dengan institusi kepartaian, saya khawatir masyarakat Indonesia nanti di dalam berpolitiknya tidak terorganisasi dengan baik. Masyarakat dalam berpolitik akan melakukan transaksi politik berdasarkan kebutuhan individu.

Apa yang bisa Anda lakukan?
Saat menjadi calon anggota legislatif dari PDI-P dalam Pemilu 2009, kesempatan paling baik bagi saya memberikan contoh bahwa politik adalah pelayanan publik. Berpolitik dengan program, visi, nilai, kebijakan, bisa memenangkan pertarungan politik demokratis.

Saya tidak menjanjikan uang, hanya menjanjikan kebijakan. Saya datang membawa draf UU tentang Desa yang disusun teman-teman dari Yogya. Dalam kampanye, saya jelaskan pasal per pasal, misalnya desa memiliki hak untuk membangun badan usaha milik desa. Kaum muda di desa tidak harus ke kota kalau ada badan usaha unit desa.

Saya juga membuat rumah aspirasi. Setelah dilantik, saya ke Purwokerto naik mobil. Sampai di sana meresmikan rumah aspirasi dengan timnya. Ada pengacara, konsultan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan. Saya dimenangkan oleh mereka tanpa politik uang.

Sebelum pemilu selesai, saya bicara dengan tim saya. Kalau saya gagal ke DPR dengan cara seperti ini, mungkin kita harus berpikir ulang tentang Indonesia yang lebih baik. Yang kita pikir bisa 5-10 tahun, bisa 25-30 tahun lagi. Tapi, jika kita bisa menang dengan cara seperti ini, kita punya optimisme bahwa Indonesia yang lebih baik bisa cepat kita hadirkan.

Indonesia yang lebih baik, apa itu?
Indonesia yang rakyatnya, terutama generasi mudanya, punya need for achievement, kebutuhan mencapai sesuatu untuk berprestasi. Indonesia yang terutama kaum mudanya—entah yang berpendidikan tinggi atau rendah—punya kebutuhan untuk berprestasi, bekerja keras. Mereka juga boleh bersenang, bersukacita. Bagi saya, generasi muda yang bisa bersukacita dengan sepenuh hati dan bekerja dengan cerdas adalah bangsa yang punya masa depan.

Indonesia yang lebih baik juga menyediakan ruang untuk leisure, bersantai yang sehat. Memikirkan area hijau di setiap kota, setidaknya 30 persen, sehingga masyarakat memperoleh udara yang baik.
Indonesia yang lebih baik adalah Indonesia yang tak harus lagi khawatir didiskriminasikan karena agama atau etnisnya.

PDI-P menempatkan diri di luar pemerintahan. Apakah tidak sulit melakukan perubahan?
Saya kira yang menarik dari politik karena kemudahan tidak datang begitu saja. Kemudahan diperoleh karena kita sudah melewati proses. Kemarin, untuk pertama kalinya, saya ikut rapat Badan Musyawarah DPR. Bamus itu semacam paripurna kecil, berpolitik di DPR sebenarnya di Bamus ini karena ada lintas fraksi. Menentukan prioritas undang-undang mana yang akan digolkan, UU dibahas komisi berapa. Saya simpulkan, I hope I can make it.

Ketika saya masuk DPR, ada proses demokrasi yang saya lewati dengan etika yang coba terus saya jaga. Bukan cuma proses tapi substansi, output-nya mesti baik juga bagi demokrasi.

Sebelas tahun reformasi. Apakah ada bayangan, pascareformasi 1998 akan seperti apa?
Saat mulai perjuangan reformasi, kami punya dua bayangan, baik dan buruk. Bayangan baik tentang bangsa sudah terjadi, contohnya pemilu diselenggarakan lembaga independen, proses penegakan HAM. Bayangan buruk juga sudah ada, misalnya semakin hilangnya kedaulatan ekonomi karena proses demokrasi datang bersamaan dengan proses globalisasi neoliberal atau globalisasi kapital.

Intensitas liberalisasi begitu cepat masuk ke dalam bidang politik sehingga menghasilkan proses pragmatisme. Bagi saya, kekeliruannya karena kita sendiri yang ingin mempertahankan nilai-nilai bangsa, tapi tidak tahu cara bermain dalam era baru. Menurut saya, menghadapi globalisasi dan liberalisasi harus diubah cara komunikasinya, mengelola kekuatan dengan cara modern yang disediakan perkembangan teknologi.

Siapa yang harus memulai?
Kalangan parpol. Mereka berakar di bawah dan mereka ada kesempatan untuk mengartikulasikan gagasannya dalam forum demokratis modern yang namanya DPR. Parpol memegang leading role, peranan untuk melahirkan kader.

Bicara soal kader, tahun 2014 nanti saatnya bagi orang-orang muda untuk tampil. Siapkah?
Regenerasi adalah keharusan karena itu adalah kehendak alam. Yang saya khawatirkan bukan regenerasi, tapi proses kaderisasi untuk melahirkan generasi kepemimpinan baru. Tentu saja penyiapan adalah dari segi fisik, kemampuan, keterampilan, etik, integritas. Bukan favoritisme, penganakemasan.

Penyiapan generasi muda dengan memberi mereka karpet merah akan menciptakan anak muda yang apolitis, pragmatis, meskipun seolah-olah berpolitik. Saya tidak percaya dengan kaum muda yang dibesarkan realitas lampu sorot, realitas media seluas layar komputer, seluas layar Blackberry, halaman koran.

Tahun 2004, hanya Yudhoyono yang sadar bahwa pencitraan politik penting. Tahun 2009 semua orang sadar. Apa yang terjadi? Pasangan Yudhoyono-Boediono menang karena pendekatan image building oriented. Bubble politics. Dengan bubble itu banyak prestasi yang biasa dilebihkan, kekurangan dibikin minim.
Apakah tahun 2014 kita akan memberikan politik gelembung itu memenangkan politik substansi dan kinerja? Yang ideal adalah bagaimana ada pemimpin yang secara ideologi kuat, secara kinerja responsif, tapi secara pencitraan juga bagus. Kita harapkan pada tahun 2014 ada anak-anak muda generasi baru yang bisa menyatukan tiga ini.

Oleh : Dewi Indriastuti  / KOMPAS, Jumat, 13 November 2009

Tidak ada komentar: